peraturan pemerintah tentang kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik10. peraturan pemerintah tentang kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 6. Peraturan Terkait Lainnya (Berlaku) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracundan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. 5. Latar Belakang. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi. Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. corona virus disease 2019 (covid-19) dengan rahmat tuhan yang maha esa . PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN PROVINSI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu. 38 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Permenkes No. E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran5. go. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang. PERPRES No. Peraturan ini mengatur tentang standar kualitas, pengujian, kalibrasi, dan izin edar alat kesehatan di rumah sakit. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Pemerintah Pusat . id: 12 hlm. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 6. Pasal 64. Mengingat: 1. Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentangKonsil Tenaga Kesehatan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 111/2013. U. PP ini terbit dengan beberapa alasan yang salah satunya untuk melaksanakan ketentuan pasal 164 ayat (5) Undang-undang No. 47, LN. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan. Laoly pada tanggal 26 Desember 2019 di Jakarta. PP No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; Mengingat : 1. BPJS sendiri dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Untuk rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presidenmengikuti program penyusunan, peraturan pemerintah program penyusunandan peraturan presiden yang ditetapkan oleh presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Perpres Nomor 35 Tahun 2015 tentang. NOMOR 32 TAHUN 1996. 00 MB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Jumat, 3 Juni 2022 Diperbarui Senin, 29 Agustus 2022 Kebijakan TKDN Kefarmasian dan Alkes […]menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 200 9 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran. 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309); 9. Peraturan Pemerintah No39 morTah un 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609); 6. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. 5380, LL SETNEG : 32 HLM. Peraturan. 2014 No. 184, TLN No. Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15); b. Menteri Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Peraturan Pemerintah. Redaksi Sehat Negeriku Jakarta, 13 September 2023 Pasca disahkannya Rancangan Undang-Undangan Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan pada. Jaminan Kesehatan sesuai PP No. COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku. Yankestrad Komplementer merupakan singkatan dari Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang diatur dengan Permenkes 15 tahun 2018. Kompetensi manajemen kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 1 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter bagi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 231); 12. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN. Tutup. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 8. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja; Mengingat : 1 . Pasal 22 (1) Tenaga kesehatan. E. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang. Pasal tersebut pada ayat (2) menyatakan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL. Laoly pada tanggal 26 Desember 2019 di Jakarta. diatur dalam Peraturan Pemerintah. PADA KEMENTERIAN KESEHATAN . Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi KesehatanUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; Mengingat : 1. KESEHATAN LINGKUNGAN . 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS. Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dilaksanakan dengan pembentukan PP 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. 103. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan tentang Tenaga Kesehatan; Mengingat : 1. 81, LN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan Kerja. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 2. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021. bahwa kesehatan pekerja sebagai bagian dari kesehatan masyarakat perlu mendapat perhatian dan perlindungan agar pekerja sehat dan produktif sehingga mendukung pembangunan bangsa; b. E. Beranda. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara RepublikPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. FULL TEXT. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992. SETNEG. Tutup. Jenis/Bentuk Peraturan. 8 Th. melaksanakan ketentuanPasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kegiatan Usaha Klinik di Kawasan Ekonomi Khusus; Mengingat : 1. Peraturan , Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar 2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. mencabut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan. NOMOR. 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 330) sepanjang mengatur mengenai perjanjian atau ksama dengan pihak erja luar negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3906, LL SETNEG : 19 HLM. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri kesehatan. 2014 No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373); 2. 01. 398, peraturan. UU; PERPPU; PP; PERPRES; PERMEN;. 2019/NO. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Menteri. id : 14 hlm. 66 . Peraturan Pemerintah (Perpres) No. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 229, TLN No. Proses pembahasan dari aturan tersebut dikebut dan ditargetkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 9. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian . kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Lingkungan; Mengingat : 1. - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. kemkes. portal terkait: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 109, LN. Peraturan Menteri Kesehatan NO. 1335, PERATURAN. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat : 1. 61 . Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Radiologi Klinik ; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309); 6. 2015. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga. ) HSE Prime memberikan solusi bagi perusahaan anda untuk terciptanya K3 yang berstandard Nasional, dengan mengadakan Pelatihan Medical Check Up. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK. 278, TLN No. Dicabut sebagian dengan : UU No. 82, kemkes. PERPRES No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan T. Pasal 28 (1) Untuk. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit merupakan bagian dari. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 2022. Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur. 69 Tahun 1991. Permenkes No. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan. 2019. go.